Temukan Pendaftar PPDB Tidak Sesuai, Bima Arya: 913 Bermasalah

Wecome Strategic-Staff di Situs Kami!

Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya telah menerima laporan dari Satuan Tugas (Timsus) tentang Verifikasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 Kota Bogor untuk perataan jalan SMPN. Ia mengatakan, jika di lapangan tidak ditemukan nama-nama yang disetujui, maka nama-nama tersebut harus segera dibayar. Temukan Pendaftar PPDB Tidak Sesuai, Bima Arya: 913 Bermasalah

Sebelumnya, Satgas dipimpin oleh Asisten Sekretaris Pemerintahan dan Kesehatan Masyarakat Kota Bogor Irwan Riyanto, beserta Inspektur dan Pelayanan Registrasi dan Disdukcapil, Dinas Pendidikan Disdik, dan seluruh Kasubbag se-Bogor. Hasil verifikasi lapangan dilaporkan.

Berdasarkan laporan yang disampaikan Bima Arya, Tim Verifikasi PPDB 2023 melaporkan terdapat 913 pendaftar SMPN yang terindikasi bermasalah.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 763 pendaftar telah menjalani verifikasi ilmiah di lapangan, dan sisanya 150 orang dari 913 pendaftar yang teridentifikasi bermasalah.

Dari 763 pendaftar yang benar-benar terverifikasi, 414 orang dinyatakan patuh hukum dan 155 orang tidak patuh. Sisanya masih berlangsung. Guru LPQ Jadi Ujung Tombak Pembinaan Generasi Berakhlak Mulia

Artinya nama yang bersangkutan di tempat kunjungan (sesuai alamat yang dilaporkan panitera) tidak ditemukan) berjumlah 155. Ini akan berlanjut hingga hari terakhir karena kami Tunda (dalam Berita PPDB 2023) sampai Selasa, 11 Juli 2023. Jadi masih “dua hari sebelum melanjutkan ini” kata dalam jumpa pers di Balai Kota Bogor didampingi KCD Jabar wilayah 2 Depok dan Bogor, Minggu 8 Juli 2013.

Kandidat yang namanya tidak disetujui akan segera dipublikasikan dan bisa mendaftar di sekolah swasta.

“Sekali lagi nama ini akan dikeluarkan dari pendaftaran PPDB. Otomatis nama bawah akan naik dan akan kita umumkan ke SMP pada Selasa, 11 Juli 2023,” jelasnya.

Selain itu, untuk tingkat SMAN yang kewenangannya berada di Pemprov Jabar, Timsus dan seluruh warga akan dipindahkan ke wilayah KCD kedua.

Bima Arya pun menyerahkan seluruhnya ke Jabar, karena berdasarkan kewenangannya, pemerintah SMA tidak punya kekuasaan.

“Tentunya kalau dalam waktu dekat tidak bisa melakukan verifikasi seperti yang kita lakukan di SMP, nanti akan dibuka (Pemprov melalui KCD) untuk menyelesaikan proses diskualifikasi dari data yang ada. Dikatakan.

Untuk itu, Bima Arya meminta masyarakat menyampaikan informasi atau laporan adanya manipulasi informasi, penipuan, dan informasi lainnya untuk mengaktifkan kembali nomor terbuka tersebut, karena Timsus tetap berfungsi dengan baik.

“Untuk calon-calon sekunder tentunya tidak semua itu bisa kita verifikasi secara ilmiah. Tadi saya katakan 913 kemungkinan ada masalah lagi. Oleh karena itu, harus dibuka. Kesempatan memberi kepada rakyat.

Apabila laporan datang belakangan dan peserta diberitahu ada kendala, setelah dilakukan verifikasi terbukti tidak menaati aturan, maka peserta yang dinyatakan batal tetap patuh.

“Kalau begitu, hal ini bisa sangat menghina otoritas kita di tingkat menengah.”

Untuk itu, kini salah satu seksi akan fokus meningkatkan PPDB 2023 untuk melindungi hak warga Bogor yang ingin bersekolah.

“Kami usahakan semaksimal mungkin agar tidak ada yang cedera, supaya anak-anak tidak bisa berjalan. Mencari tempat bukan sebuah prestasi, ini yang menjadi masalah bagi kami jika setiap tahun ada kompetisi. Bukan sebuah prestasi.” Temukan Pendaftar PPDB Tidak Sesuai, Bima Arya: 913 Bermasalah

Bima Arya, Ketua Badan Pengurus APEKSI, akan secara resmi menyerahkan penilaian daerah bersama kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Presiden RI. Laporan disampaikan pada rapat Forum Kerja Nasional APEKSI.

Kontroversi PPDB zonasi terungkap pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2023 PPDB Bima Arya mendapat beberapa pengaduan tentang PPDB zonasi 2023, kemudian Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meluncurkan jaringan pengaduan PPDB 2023.

Berdasarkan hasil laporan kedatangan warga, pendataan, analisis, dan penyidikan, Bima Arya kemudian langsung mendatangi pengambilan bagasi pada 6 Juli 2023 dan menemukan bukti penipuan.

Pada 7 Juli 2023, Bima Arya juga meninjau langsung proses PPDB di sekolah, proses validasi di kantor Disdukcapil, dan proses verifikasi di Disdik yang semakin terkendala oleh media-media tersebut.

Dari situ dibentuk satuan tugas yang kini terus berupaya sebaik mungkin untuk memastikan semuanya berjalan sesuai regulasi. Kematian siswa SMA di Pasifik terungkap karena diberikan kepada Syanut untuk diminum. Misteri Kematian Siswa SMA Terungkap: Identifikasi Tersangka Kasus Keracunan Kopi oleh Polsek Pacitano Strategic-Staff 2 Februari 2024